Bobblehead Bunny




Selasa, 05 Mei 2015

GLOBAL VS REGIONAL PADA PEMASARAN ASURANSI

Babak baru formasi sosial dunia atau era pasar bebas atau yang biasa disebut dengan era globalisasi sering didengungkan oleh para pemerhati ekonomi, politik dan teknologi sejak beberapa dekade lalu, tepatnya sekitar tahun delapan puluhan hingga sekarang ini. Pemunculannya sangat berkaitan erat dengan 3 peristiwa besar yang masing-masing mewakili unsur ekonomi, politik dan teknologi.
Ketiga peristiwa itu adalah:
1.      Unsur politik: berupa berakhirnya perang dingin antara Timur – yang dalam hal ini diwakili oleh Uni Soviet – dan Barat – yang dalam hal ini diwakili oleh Amerika. Tentu saja dengan “kekalahan” di pihak Uni Soviet yang belakangan harus rela membiarkan wilayahnya tercabik dan melepaskan diri satu persatu.
2.      Umur teknolgi: yang terwujud dalam revolusi, dimana dunia menyaksikan ledakan yang luar biasa dalam bidang telekomunikasi dan arus perpindahan informasi yang tak terkendali dari satu tempat ke tempat yang lain.
3.      Unsur ekonomi: barupa lahirnya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1995 yang kemudian menjadi bibit persemaian awal ide pasar dan perdagangan bebas diantara semua negara.
Di zaman sekarang ini, disaat kita- setidaknya secara kasat mata tidak lagi melihat bentuk-bentuk imperialisme klasik (penjajahan) atas bangsa lain, gelombang globalisasi dengan dukungan perkembangan telekomunikasi dan transportasi yang berkembang nyaris setiap detik, justru menjelma menjadi fenomena yang tak mungkin lagi terbendung. Kita nampaknya tidak mempunyai pilihan lain selain turut serta menjadi “pemain” dalam arusnya yang sangat kuat.
Saat ini dunia bisnis termasuk asuransi menghadapi tiga tantangan sekaligus peluang yaitu: globalisasi, kemajuan, teknologi dan deregulasi. Ditengah arus globalisasi untuk menjadi positig yang bisa mendatangkan keuntungan, tidak bisa hanya menjual atau menghasilkan suatu jasa tetapi juga memberikan layanan atau service bagi pelanggan. Pelayanan ini sangat variatif karena di era perdagangan bebas ini pelayanan untuk pelanggan merupakan poin nilai yang sangat penting yang akan membedakan dengan produk kompetitor lain. Sehingga dibutuhkan konsep dan stratefi pemasaran yang tepat untuk masa kini dan yang akan datang.
Kegiatan pemasaran asuransi merupakan salah satu pilar utama dan sebagai ujung tombak dalam bisnis asuransi baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. Tingkat persaingan yang semakin ketat dan keras di bisnis asuransi sehingga diperlukan jaringan kerja yang luas, tenaga pemasaran yang tangguh dan perlu didukung dengan database nasabah dan calon nasabah yang terintegrasi dalam rangka menyususn stratefi pemasaran yang handal.
Strategi pemasaran produk asuransi adalah sama dengan anda menawarkan produk yang bersifat maya atau tidak tampak, seperti: produk dana pasar uang, produk obligasi dan produk saham. Karena asset tidak berwuud ini sama-sama memiliki kekurangan yakni besaran nilai uang yang tidak bisa diprediksi secara konsisten dimasa yang akan datang. Inilah yang menyebabkan marketing asuransi tidak bisa menggunakan teknik pemasaran dalam melakukan penjualan produk-produk diatas termasuk produk asuransi. Strategi timbul karena adanya sasaran yang akan dicapai. Sehingga haruslah dibuat dahulu sasaran setelah itu dirancang strategi dan policy yang harus dibuat sebagai alat kontrol agar implikasi tidak keluar dari jalur sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam kegiatan pemasaran dikenal konsep 4P yaitu Product, Price, Placement and Promotion. Konsep ini selalu digunakan oleh pelaku bisnis baik yang baru memulai usaha maupun yang sedang mengembangkan usahanya.
a.       Product
Menentukan produk/jasa yang akan ditawarkan ke pasar umumnya menjadi langkah paling awal. Ide mengenai produk bisa didapatkan dari beberapa sumber. Cara termudah adalah dengan membandingkan langsung produk sejenis seperti yang ingin dijual, dan melakukan riset ke target pasar mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Hasil dari riset tersebut diharapkan memberikan informasi yang lebih akurat mengenai prospek pasar yang akan dimasukinya dan produk macam mana yang diharapkan oleh target pasar,
b.      Price
Menentukan harga produk tidak semudah yang dibayangkan. Cara umum yang digunakan adalah dengan menggunakan patokan hitungan biaya produk tersebut dari awal disiapkan hingga siap jual. Setiap produk memiliki berbagai komponen biayannya sendiri, dari awal produksi hingga produk tersebut dipajang di rak-rak display penjualan. Menentukan harga berdasarkan biaya dilakukan dengan menambahkan presentase margin tertentu ke biaya produk, dan presentase tersebut dianggap sebagai keuntungan. Persentase didapatkan sesuai dengan rata-rata margin di pasaran. Menggunakan metode ini memiliki kelemahan sendiri. Produk akan mengalami krisis keunikan dimana keunikan yang memiliki daya pembeda produk dari saingannya luput diperhitungkan. Keunikan justru mampu membantu produk agar memiliki harga premium di pasar.
c.       Placement
Tidak kalah penting adalah mengenai dimana produk tersebut yang akan ditawarkan mudah ditemukan oleh target pasar yang dituju. Pada beberapa industri, misalnya ritel atau restoran, maslaah penempatan berarti sangat penting. Ungkapan “Lokasi, lokasi, lokasi” sebainya sangat diperhatikan oleh wirausaha, karena bisa jadi pemilihan lokasi tempat usaha yang buruk dapat berakibat langsung kepada kegagalan dari usaha yang dijalankan.
d.      Promotion
Aspek penting lainnya adalah mengenai promosi dari produk. Bagaiman suatu produk akan dikenalkan ke pasar agar pelanggan tergerak untuk membelinya. Salah satu cara berpromosi efektif adalah dengan beriklan. Bagi wirausaha yang baru memulai bisnis, iklan dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi-nya. Untuk mendapatkan efektivitas berikan sebaikna dilakukan pemilihan media iklan yang benar-benar cocok dengan karakter target pasar dari produk. Mungkin tidak diperlukan untuk memasang iklan di segala media/tempat karena belum tentu berpengaruh kepada peningkatan penjualan. Selain itu pemasangan iklan juga berhubungan dengn biaya yang dikeluarkan. Pada tahap-tahap awal memulai bisnis, sebaiknya masalah biaya mendapat perhatian khusus agar tidak menjadi ganjalan dalam operasional usaha. Tentukan juga tujuan dari promosi, apakah untuk menciptakan kesadaran merek atau dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan. Jangan lupa untuk mengukur hasil dari setiap kegiatan promosi yang dilakukan, apakah sesuai dengan harapan atau masih perlu perbaikan untuk kegiatan promosi berikutnya.
Pada bidang asuransi kini juga dibutuhkan perkembangan regional dan globalisasi. Dahulu asuransi jarang diminati oleh masyarakat, hanya beberapa orang dan golongan tertentu yang mempercayai fungsi dari asuransi tersebut, serta belum banyaknya macam perlindungan asuransi yang dapat dijaminkan seperti saat ini. Dengan semakin berkembangnya zaman, secara tidak langsung bidang asuransi juga mengglobalisasi. Untuk dapat mempertahankan keeksistensiannya dan membuat masyarakat sadar akan pentingnya asuransi maka perusahaan mengikuti perkembangan zaman dengan siste regional dan globalisasi berjalan secara bersamaan.
Berikut ini adalah sasaran, strategi dan kebijakanyang bisa dilakukan sebagian bagian dari strategi pemasaran asuransi jiwa.
a.       Strategi pertama: tercapainya target penerimaan premi New Business (NB)
·           Pencapaian target NB dengan mempertahankan penguasaan akses segmen pasar mikro eksisting dan meningkatkan jumlah pemegang polis dan meningkatkan jumlah agen dari segmen pasar middle dan middle up.
·           Mengupayakan pencairan cadangan prospek premi NB PK yang sudah dalam taraf negosiasi dengan calon pemegang kontrak untuk prospek.
·           Memperluas akses pengelolaan pasar Non BUMN dan Umum untuk meningkatkan jumlah nasabah employee benefit plan karyawan Non BUMN dan pasar umum untuk proteksi dengan menambah jumlah tenaga pemasar pertanggungan Kumpulan dari distribusi Branch Office System dan saluran lainnya.
·           Meningkatkan penjualan repeat bussines untuk peningkatan premi NB PK dari kenaikan premi employee benefit plan dan menawarkan perluasan jaminan manfaat dari nasabaah PK eksisting. Kebijakan yang dilakukan meliputi:
-          Membuka akses pasar midle dan middle up oleh manajer pemasaran untuk meningkatkan perolehan penjualan agen di pasar middle dan middle up.
-          Merekrut afen khusus/potensial untuk pasar middle dan middle up.
-          Optimalisasi eksisting customer melalui repeat business program.
-          Merekrut agen PK untuk mengakses pasar Non BUMN
b.      Sasaran kedua: produk dan layanann yang kompetitif dengan komposisi target penjualan berdasarkan produk.
Strateginya meliputi:
·           Mereposisi marketing mix dari sisi produk dari dominasi produk tradisional ke produk Saving Plan. Unit Link dan proteksi disamping produk tradisional yang profitable.
·           Meningkatkan nilai tambah produk dari fitur benefit PP dan PK. Kebijakan yang dilakukan dengan tersedianya roduk dan fokus target penjualan produk:
-          Unit link, untuk nasabah perorangan menengah dan menengah keatas.
-          Saving Plan , untuk nasabah kumpulan.
-          Proteksi, untuk nasabah debitur bank, lembaga pembiayaan, anggota koperasi dan proteksi keluarga masyarakat umum.
-          Tradisional, untuk nasabah menengah kebawah yang menghendaki bunga garansi dan proteksi dengan penambahan perluasan manfaat rider.
c.       Sasaran ketiga: pengembangan produk jasa ASO (Administrasi Service Only) sebagai diversifikasi fee base income perusahaan
Strategi yang perlu dilakukan adalah dengan menawarkan produk jasa layanan ASO kepada perusahaan dan yayasan kesehatan yang menyediakan jaminan kesehatan karyawan dan pensiunan. Sedangkan kebijaknnya dengan optimalisasi program ASO untuk penetrasi pasar PK program kesehatan yang tidak mau membeli produk asuransi kesehatan.
d.      Sasaran Keempat: Tersedianya produk competitive dan profitable bagi pemegang polis dan perusahaan
Strategi pencapaiannya melalui pengembangan produk mengacu pada data atau hasil riset serta kebutuhan pasar untuk membantu penetrasi dan bersaing dengan produk kompetitor. Sedangkan kebijakan yang dilakukan melakukan riset pemasaran dalam rangka pengembangan produk antara lain:
·           Profil sasaran pasar yang menjadi target penjualan
·           Besaran jumlah penjualan produk
·           Komparasi dengan produk pesaing
·           Kekuatan dan kelemahan pesaing pada profile pasar yang akan dimasuki
·           Minimal melalui riset tersebut dapat dibuat produk baru
e.       Sasaran Kelima: Peningkatan corporate dan Brand/product Image di mata masyarakat dan khususnya customer
Strategi melalui promosi tepat sasaran, efisien dari sisi biaya dan efektif dari sisi komunikasi penjualan untuk meningkatkan loyalty, persistensi customer serta peningkatan customer baru. Kebijakan yang dilakukan:
·           Program promosi above the line dan below the line disesuaikan dengan segmentasi produk, saluran distribusi dan customer.
·           Program Product & Corporate Campaign kepada masyarakat umum
Tehnik pemasaran dapat dilakukan melalui promosi meliputi iklan, kegiatan (sponsorship), penyiaran (publikasi), dan pendekatan secara individual serta pendekatan institusional (public relation). Hal ini berkaitan erat dengan sumber bisnis yang akan dieksplorasi antara lain bisnis dari captive market untuk perusahaan asuransi yang memiliki Group Perusahaan, bisnis dari perbankan, bisnis dari institusi pemerintah atau asosiasi terkait dan bisnis secara individu/perorangan.
f.       Sasaran Keenam: Restrukturisasi dan Reorganisasi
Strateginya meliputi revitalisasi dan restrukturisasi Saluran Distribusi Pemasaran Branch Office System (BOS) existing dan pembentukan perluasan sistem distribusi pemasaran produk melalui Bancassurance, General Agency System, sinerji aliansi, dan Telemarketing. Kebijakan yang dilakukan adalah melakukan Reposisi kantor BOS dengan melanjutkan restrukturisasi yang dimulai dari tingkat Area Office dilanjutkan ke Tingkat Branch Office dan Regional Office. Tenaga marketing perusahaan diberikan target produksi premi secara individu dan target group. Untuk mencapai target yang telah ditentukan tenaga marketing biasanya bekerjasama dengan agen sebagai downline, dan membina kerjasama dengan broker asuransi. Dalam pengelolaannya agar tidak saling berbenturan antar sesama tenaga marketing maka dilakukan pembagian wilayah area pemasaran sehingga diharapkan pelayanan kepada nasabah dapat menjadi efektif dan efisien. Evaluasi pencapaian target dilakukan secara periodik yaitu mingguan, bulanan dan semesteran.
g.      Sasaran Ketujuh: Pengembangan dan pembentukan saluran distribusi alternatif
Strateginya dengan memperluas saluran distribusi pemasaran alternatif untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan segmen pasar asuransi yang beragam. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan dan penambahan Distribusi selain Branch Office System. Jalur distribusi pemasaran juga merupakan faktor penting dalam bisnis asuransi. Pemasaran produk asuransi dapat dilakukan melalui jalur langsung oleh tenaga marketing perusahaan (account officer), dan memanfaatkan jalur tidak langsung yaitu melalui agen dan broker asuransi. Agen asuransi umumnya melakukan penjualan secara retail bisnis, sedangkan broker asuransi umumnya melakukan penjualan secara corporate bisnis dan untuk risiko-risiko yang bersifat kompleks dengan nilai pertanggungan cukup besar. Selain itu kita harus meningkatkan daya saing dan mengetahui posisi kita yang sebenarnya di segmen pasar yang lebih luas: regional dan internasional.


Sumber :
http://ratmodjo.blogspot.com/2012/12/konsep-pemasaran-asuransi-terkini.html

Rabu, 25 Maret 2015

PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI INDONESIA


          Menurut Hans (2012), Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Standard dan praktik akuntansi di setiap negara merupakan hasil interaksi yang kompleks diantara faktor ekonomi , sejarah, kelembagaan, dan budaya. Dapat diduga akan terjadinya perbedaan antar negara.
Delapan faktor dibawah ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan akuntansi, antara lain:
1.      Sumber pendanaan
Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan (profitabilitas) dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait.
2.      Sistem hukum
Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi.
3.      Perpajakan
Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama.
4.      Ikatan politik dan ekonomi
Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis.
5.      Inflasi
Inflasi mengaburkan biaya historis melalui penurunan berlebihan terhadap nilai aset dan beban terkait, sementara disisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negara dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan-perusahaan melakukan berbagai perubahan harga kedalam perhitungan keuangan mereka.
6.      Tingkat perkembangan ekonomi
Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama.
7.      Tingkat pendidikan
Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan.
8.      Budaya
Variabel budaya mendasari pengaturan kelembagaan di suatu negara (seperti hukum). Ada empat dimensi budaya nasional (nilai sosial):
a.      Individualisme
b.      Jarak kekuasaan
c.       Penghindaran ketidakpastian
d.      maskulinitas

Praktik akuntansi di Indonesi dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda sekitar tahun 1642 (Soemarso 1995). Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan di Amphioen Society yang berkedudukan di Jakarta. Pada era ini Belanda mengenalkan sistem pembukuan atau tata buku berpasangan (double-entry bookkeeping) sebagaiman yang diikembangkan oleh Luca Pacioli.
Tata buku (Bookkeeping) adalah elemen prosedural dari akuntansi sebagaimana aritmatika adalah elemen prosedural dari matematika. Tata buku menyangkut kegiatan-kegiatan proses akuntansi seperti pencatatan,penggolongan, dan aktivitas-aktivitas lain yang bertujuan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berdasarkan pada data.
Perusahaan VOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini (Diga dan Yunus 1997).
Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800an dan awal tahun 1900an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan dan juru buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995). Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indoneia untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil. Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J. W. Labrijin yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896 dan orang yang pertama melaksanakan pekerjaan audit (menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan) adalah Van Schagen yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1970.
Pengiriman Van Schagen merupakan titik tolak berdirinya Jawatan Akuntan Negara (Goverment Account Dienst) yang terbentuk pada tahun 1915. Akuntan publik yang pertama adalah Frese & Hogeweg yang mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. Pendirian kantor ini diikuti kantor akuntan yang lain yaitu kantor akuntan H. Y. Voerens pada tahun 1920 dan pendirian Jawatan Akuntan Pajak (Belasting Accountant Dienst). Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesia pertama yang bekera di bidang akuntansi adalah JD Massie, yang diangkat sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak pada tanggal 21 September 1929
Kesempatan bagi akuntan lokal (Indonesia) mulai muncul pada tahun 194-1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Sampai tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari . praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan. Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya orang-orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli (Diga dan Yunus 1997).
Atas dasar nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia pada akhirnya berpaling pada praktik akuntansi model Amerika. Namun demikan, pada era ini praktik akuntansi model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi model Belanda, terutama yang terjadi di lembaga pemerintah. Makin meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan akuntansi seperti pembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia 1952, Institusi Ilmu Keuangan (Sekolah Tinggi Akuntan Negara-STAN) 1990, Universitas Padjajaran 1961, Universitas Sumatera Utara  1962, Universitas Airlangga 1962 dan Universitas Gadjah Mada 1964, telah mendorong pergantian praktik akuntansi model Belanda dengan model Amerika pada tahun 1960. Selanjutnya, pada tahun 1970 semua lembaga harus mengadopsi sistem akuntansi model Amerika (Diga dan Yunus 1997).
Pertengahan tahun 1980an, sekelompok tekhnorat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformai ekonomi dan akuntansi. Kelompok tersebut berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pada pasar dengan dukungan praktik akuntansi yang baik. Kebijakan kelompok tersebut memperoleh dukungan kuat dari investor asing dan lembaga-lembaga internasional. Sebelum perbaikan pasar modal dan pengenalan reformasi akuntasi tahun 1980an dan awal 1990an, dalam praktik hanya ditemui perusahaan yang memiliki tiga jenis pembukuan, satu untuk menunjukkan gambaran sebenarnya dari perusahaan dan untuk dasar pengambilan keputusan, satu untuk mengajukan pinjaman/kredit dari bank domestik dan asing, dan satu lagi yang menunjukkan hasil negatif (rugi) untuk tujuan pajak (Kwik 1994).
Pada awal tahun 1990an, tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan muncul seiring dengn terjadiya berbagai skandal pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor. Skanda pertama adalah kasus Bank Duta (bank swasta yang dimiliki oleh tiga yayasan yang dikendalikan presiden Soeharto). Bank Duta go public pada tahun 1990 tetapi gagal mengungkapkan kerugian yang jumlah besar. Bank Duta juga tidak menginformasi semua informasi kepada Bapepam. Celakanya, auditor Bank Duta mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Kasus ini diikuti oleh kasus Plaza Indonesia Realty (pertengahan 1992) dan Barito Pacific Timber (1993). Rosser (1999) mengatakan bahwa bagi pemerintah Indonesia, kualitas pelaporan keuangan harus diperbaiki jika memang pemerintah menginginkan adanya transformasi pasar modal dari modal “casino” menjadi model yang dapat memobilisasi aliran investasi jangka panjang.
Berbagai skandal tersebut telah mendorong pemerintah dan badan berwenang untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan. Pertama, pada September 1994, pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan, yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Kedua, pemerintah bekerjasama dengan Bank Dunia (World Bank) melaksanakan Proyek Pengembangan Akuntansi yang ditunjukkan untuk mengembangkan regulasi dan melatih profesi akuntansi. Ketiga, pada tahun 1995, pemerintah membuat berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Keempat, pada tahun 1995 pemerintah memasukkan aspek akuntansi atau pelaporan keuangan dalam Undang-Undang Pasar Modal (Rosser 1999)
Jatuh nilai rupiah pada tahun 1997-1998 makin meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sampai awal 1998, kebangkrutan konglomerat, collapsenya sistem perbankan,meningkatnya inflasi dan pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama dengan IMF dan melakukan negosiasi atas berbagai paket penyelamat yang ditawarkan IMF. Pada waktu itu, kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada buruknya praktik akuntansi dan rendahnya kualitas keterbukaan informasi.
Berikut adalah ringkasan perkembangan praktik akuntansi di Indonesia:

Perkembangan Politik dan Sosial
Perkembangan Ekonomi
Perkembangan Akuntansi
Era Kolonial Belanda (1595 – 1945):
a.      Belanda menguasai Jawa dan kepulauan lainnya.
b.      Islam menjadi agama mayoritas
VOC menguasai perdagangan di Indonesia.
Keterlibatan dan fasilitas pribumi di perdagangan dibatasi dengan ketat.
Etnis China diberi hak khusus di bidang perdagangan dan transportasi air.
Belanda mengenalkan akuntansi di Indonesia, regulasi akuntansi yang pertama dikeluarkan tahun 1642 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Regulasi tersebut  regulasi tersebut mengatur administrasi kas dan piutang. (Abdu Kadir 1982)
Era Soekarno (1945-1966):
Indonesia memperoleh kemerdekaan. Kepemimpinan Soekarno dekat dengan pemerintahan China (RRC). Tahun 1965 terjadi usaha kudeta oleh komunis yang berhasil digagalkan dan mendorong peran militer.
Dominasi perdagangan oleh Belanda dan China mendorong munculnya ketidakadilan di masyarakat. Akhirnya, Indonesia memilih pendekatan sosialis dalam pembangunan yang ditandai dengan dominasi peran negara. Tahun 1958, semua perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan keluar dari Indonesia.
Akademi lulusan Amerika mengisi kekosongan posisi akuntan dan sistem akuntansi dan auditing Amerika dikenalkan di Indonesia. Baik akuntansi model Belanda maupun Amerika digunakan secara bersama. Ikatan Akuntan Indonesia didirikan tahun 1957 untuk memberi pedoman dan untuk mengkoordinasi aktivitas akuntan.
Era Soeharto (1966-1998):
Soeharto menjadi presiden tahun 1966 dengan pendekatan kebijakan ekonomi dan politik yang konservatif.
Dibawah kepemimpinan Soeharto, pembangunan ekonomi didasarkan pada pendekatan kapitalis. Investasi asing didorong dan tahun 1967 dikeluarkan Undang Undang Penanaman Modal Asing yang menghasilkan munculnya perusahaan asing.
Tahun 1997-1998 krisis Keuangan Asia menimpa Indonesia dan banyak perusahaan yang bankrut.
Terjadi transfer pengetahuan dan keahlian akuntansi secara langsung dari Kantor Pusat perusahaan asing kepada karyawan Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas bisnis.
Tahun 1973, IAI mengadopsi seperangkat prinsip akuntansi dan standar auditing serta frofessinal code of conduct.  Prinsip-prinsip akuntansi didasarkan pada pedoman akuntansi yang dipublikasikan AICPA tahun 1965. Standar akuntansi diadopsi tahun 1995.
Era Setelah Soeharto (Setelah 1998):
Soeharto dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1998.
Indonesia berjuang dari kesulitan ekonomi dan stabilitas sosial.
Regulasi diperketatuntuk memperbaiki pengungkapan informasi.

Referensi :


Minggu, 04 Januari 2015

KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI


1.                   Kode Perilaku Profesional
Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dimaksudkan sebagai paduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam penentuan tanggung jawab profesionalnya.
Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Seorang akuntan harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, akuntan yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. Garis besar kode etik dan perilaku professional, antara lain:
a)      Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia, prinsip mengenai kualitas hidup semua orang menegaskan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menghormati keragaman semua budaya. Sebuah tujuan utama profesional komputasi adalah untuk meminimalkan konsekuensi negatif dari sistem komputasi, termasuk ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan.
b)      Hindari menyakiti orang lain, harm berarti konsekuensi cedera, seperti hilangnya informasi yang tidak diinginkan, kehilangan harta benda, kerusakan harta benda, atau dampak lingkungan yang tidak diinginkan.
c)       Bersikap jujur dan dapat dipercaya, kejujuran merupakan komponen penting dari kepercayaan.Tanpa kepercayaan suatu organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif.
d)      Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi, nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah.
e)      Hak milik yang temasuk hak cipta dan hak paten, pelanggaran hak cipta, hak paten, rahasia dagang dan syarat-syarat perjanjian lisensi dilarang oleh hukum di setiap keadaan.
f)       Memberikan kredit yang pantas untuk property intelektual, komputasi profesional diwajibkan untuk melindungi integritas dari kekayaan intelektual.
g)      Menghormati privasi orang lain, komputasi dan teknologi komunikasi memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban.
h)      Kepercayaan, prinsip kejujuran meluas ke masalah kerahasiaan informasi setiap kali salah satu telah membuat janji eksplisit untuk menghormati kerahasiaan atau, secara implisit, saat informasi pribadi tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas seseorang.

2.                   Prinsip-prinsip Etika
a.       Prinsip-prinsip Fundamental Etika IFAC (International Federation of Accountants)
1)      Integritas, seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.
2)      Objektivitas, seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.
3)      Kompetensi profesional dan kehati-hatian, seorang akuntan profesionalmempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang dipelukan untuk menjaminseorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yangdidasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorangakntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional haus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesionaldan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional.
4)      Kerahasiaan, seorang akuntan profesional harus menghormati kerhasiaaninformasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnisserta tidak boleh mengungapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izinyng enar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya.
5)      Perilaku profesional, Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapatmendiskreditkan profesi.

b.      Prinsip-prinsip Etika AICPA
AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) merupakan organisasi professional bertempat di Amerika yang menetapkan persyaratan professional bagi seorang akuntan public, menyelenggarakan penelitian dan menerbitkan bahan bacaaan dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan akuntansi, audit, konsultasi manajemen, dan perpajakan. AICPA Code of Professional Conduct dibagi menjadi empat komponen utama yaitu: 
1)    Principless, menjelaskan tentang prinsip dasar ethical conduct dan menyediakan framework untuk suatu aturan, adapun prinsip-prinsipnya antara lain:
a)      Tanggungjawab, dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai professional, akuntan harus mewujudkan kepekaaan professional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka.
b)      Kepentingan Masyarakat, akuntan harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai kepercayaan masyarakat, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme.
c)       Integritas, untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat , karena seorang akuntan harus melaksanakan semua tanggungjawab professional dengan integritas yang tinggi.
d)      Objektivitas dan Independensi, akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam melakukan tanggungjawab professional. Akuntan public harus bersikap independent dalam melakukan audit dan jasa atestasi.
e)      Keseksamaan, akuntan harus mematuhi standar teknis dan etika profesi, berusaha keras untuk terus meningkatkan kompetensi dan mutu jasa, dan melaksanakan tanggungjawab professional dengan kemampuan terbaik.
f)       Lingkup dan Sifat Jasa, dalam menjalankan praktik sebagai akuntan publik harus mematuhi prinsip-prinsip perilaku professional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan.
2)    Rules of Conduct, penetapan standar minimum atas acceptable conduct dalam kinerja pelayanan profesi.
3)    Interpretations of the Rules of Conduct, memberikan panduan tentang lingkup dan aturan spesifik yang dapat diterapkan.
4)    Ethical Rulings, mengindikasikan penerapan rules of conduct dan dapat menjelaskan
secara factual. 

c.       Prinsip-prinsip Etika IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia)
IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjebatani berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdiannya untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang dan selaras. IAI juga bertujuan mengembangkan dan mendayagunaakan potensi Akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya Akuntan Indonesia untuk didarmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan Negara.
Untuk mencapai maksud, tujuan, dan fungsinya, IAI melaksanakan beragam kegiatan diantaranya pendaftaran dan pelayanan keanggotaan; pengembangan dan penyusunan standar akuntansi keuangan; pengembangan dan penegakkan kode etik akuntan; pemberian konsultasi untuk pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi; publikasi; hubungan internasional; menjadi pusat pengetahuan dan pengembangan akuntansi; menjaga dan meningkatkan kompetensi akuntan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan; melaksanakan sertifikasi di bidang akuntansi sebagai tolak ukur standar kualitas keprofesian; serta menjaga kepercayaan pemakai jasa dan masyarakat luas atas hasil kerja profesi akuntan yang tergabung dalam IAI.
Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.
Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik IAI menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Adapun prinsip dasar IAI, antara lain:
1)       Integritas, integritas berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menjunjung  tinggi  kebenaran  dan  kejujuran.  Integritas  tidak  hanya  berupa kejujuran tetapi juga sifat  dapat  dipercaya, bertindak  adil dan berdasarkan keadaan yang  sebenarnya. Hal ini  ditunjukkan oleh auditor ketika memunculkan keunggulan personal ketika  memberikan layanan profesional kepada  instansi  tempat  auditor  bekerja  dan  kepada  auditannya.
2)      Obyektivitas, auditor yang obyektif adalah auditor yang tidak memihak sehingga independensi  profesinya dapat  dipertahankan. Dalam mengambil keputusan atau  tindakan,  ia  tidak   boleh  bertindak  atas  dasar  prasangka  atau  bias, pertentangan  kepentingan,  atau  pengaruh  dari  pihak  lain.  Obyektivitas  ini dipraktikkan ketika auditor mengambil  keputusan-keputusan dalam kegiatan auditnya. Auditor yang obyektif adalah auditor yang  mengambil keputusan berdasarkan seluruh bukti yang tersedia, dan bukannya karena pengaruh atau berdasarkan pendapat atau prasangka pribadi maupun tekanan dan pengaruh orang lain.
3)      Kompetensi dan kehati-hatian, agar dapat memberikan layanan audit yang berkualitas, auditor harus memiliki dan mempertahankan kompetensi dan ketekunan. Untuk itu auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesinya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa instansi tempat ia bekerja atau auditan dapat menerima manfaat dari layanan profesinya berdasarkan pengembangan   praktik, ketentuan, dan teknik-teknik yang    terbaru. Berdasarkan prinsip  dasar  ini,  auditor  hanya  dapat  melakukan  suatu  audit apabila ia memiliki kompetensi yang diperlukan atau  menggunakan bantuan tenaga  ahli  yang   kompeten  untuk   melaksanakan  tugas-tugasnya   secara memuaskan.
4)      Kerahasiaan, Auditor  harus  mampu  menjaga  kerahasiaan  atas  informasi  yang diperolehnya  dalam  melakukan  audit,  walaupun  keseluruhan  proses  audit mungkin harus dilakukan  secara terbuka dan transparan. Informasi tersebut merupakan hak milik auditan, untuk itu auditor harus memperoleh persetujuan khusus    apabila    akan    mengungkapkannya,    kecuali  adanya  kewajiban pengungkapan karena  peraturan perundang-undangan. Kerahasiaan ini harus dijaga sampai kapanpun bahkan  ketika auditor telah berhenti bekerja pada instansinya.  Dalam  prinsip  kerahasiaan  ini   juga,  auditor  dilarang  untuk menggunakan  informasi  yang  dimilikinya  untuk   kepentingan  pribadinya, misalnya untuk memperoleh keuntungan finansial.
5)      Prinsip kerahasiaan tidak berlaku dalam situasi berikut:
Pengungkapan yang diiinkan oleh pihak yang berwenang, seperti auditan dan instansi tempat ia bekerja. Dalam melakukan pengungkapan ini, auditor harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak, tidak hanya dirinya, auditan, instansinya saja, tetapi juga termasuk pihak-pihak lain yang mungkin terkena dampak dari pengungkapan informasi ini.
6)      Ketepatan bertindak, auditor harus dapat bertindak konsisten dalam mempertahankan reputasi profesi serta lembaga profesi akuntan sektor publik dan menahan diri dari setiap tindakan yang dapat mendiskreditan lembaga profesi atau dirinya sebagai auditor profesional. Tindakan-tindakan yang tepat ini perlu dipromosikan melalui kepemimpinan dan keteladanan. Apabila auditor mengetahui ada auditor lain melakukan tindakan yang tidak benar, maka auditor tersebut harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat, profesi, lembaga profesi, instansi tempat ia bekerja dan anggota profesi lainnya dari tindakan-tindakan auditor lain yang tidak benar tersebut.
7)      Standar Teknis dan Profesional, auditor harus melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, yang meliputi standar teknis dan profesional yang relevan. Standar ini ditetapkan oleh IAI dan Pemerintah Republik Indonesia. Pada instansi-instansi audit publik, terdapat juga standar audit yang mereka tetapkan dan berlaku bagi auditornya, termasuk aturan perilaku yang ditetapkan oleh instansi tempat ia bekerja. Dalam hal ini terdapat perbedaan atau pertentangan antara standar audit dan aturan profesi dengan standar audit dan aturan instansi. Maka permasalahannya dikembalikan kepada masing-masing lembaga penyusun standar dan aturan tersebut.

3.       Aturan dan Interprestasi Etika
a.       Aturan
Aturan Etika Akuntan Publik Indonesia telah diatur dalam SPAP dan berlaku sejak tahun 2000. Aturan etika IAI-KAP ini memuat lima hal:
·       Standar umum dan prinsip akuntansi
·       Tanggung jawab dan praktik lain
·       Tanggung jawab kepada klien
·       Independensi, integritas, dan objektivitas 
·       Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
b.      Interprestasi Etika
Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan.
Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.


Sumber: